You may have to register before you can download all our books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
In The Protection of Indigenous Peoples and Reduction of Forest Carbon Emissions, Handa Abidin identifies approaches that can be used by indigenous peoples to protect their rights in the context of REDD-plus.
In The Protection of Indigenous Peoples and Reduction of Forest Carbon Emissions, Handa Abidin identifies three main approaches that can be used by indigenous peoples to protect their rights in the context of REDD-plus. Further, he discusses how the available protection for indigenous peoples in the context of REDD-plus is currently insufficient to quickly address cases where the rights of indigenous peoples have been violated through REDD-plus activities. Abidin recommends the establishment of a committee and a panel on REDD-plus that could convey greater benefits to the context of REDD-plus and indigenous peoples, as well as to wider contexts such as climate change, human rights, and international law.
Launched in 1991, the Asian Yearbook of International Law is a major internationally-refereed yearbook dedicated to international legal issues as seen primarily from an Asian perspective. It is published under the auspices of the Foundation for the Development of International Law in Asia (DILA) in collaboration with DILA-Korea, the Secretariat of DILA, in South Korea. When it was launched, the Yearbook was the first publication of its kind, edited by a team of leading international law scholars from across Asia. It provides a forum for the publication of articles in the field of international law and other Asian international legal topics. The objectives of the Yearbook are two-fold: First,...
ŠToday, climate change is already highly impacting on biodiversity. This adds to existing stress on biodiversity. Current extinction rates are unprecedented in history. This book addresses the many legal issues involved from a variety of perspectives b
Penelitian yang didukung oleh DIHR ini bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa peran dan posisi Komnas HAM dalam pencapaian TPB sangat penting dan strategis, sehingga dibutuhkan adanya penguatan peran dan posisi Komnas HAM baik secara internal dan eksternal. Selama ini, peran Komnas HAM “dibatasi” hanya terkait dengan salah satu target dalam Tujuan Nomor 16, padahal di dalam skema TPB secara jelas diakui bahwa Tujuan No 16 adalah enabler atau faktor yang diperlukan supaya Tujuan Nomor 1 sampai dengan Tujuan Nomor 15 bisa dicapai dengan berbasis pada prinsip partisipasi yang hakiki atau “no one lef behind.
Salah satu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM adalah dengan menyusun Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). Namun dalam setiap tahunnya laporan ini disusun, belum menggunakan perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang selanjutnya disebut TPB menyertainya demi penguatan peran Komnas HAM dalam memastikan bagaimana HAM diintegrasikan dalam proses dan hasil dari pencapaian TPB.
Salah satu peran institusi nasional hak asasi manusia (National Human Rights Institution/NHRI) dalam pencapaian TPB adalah mengawasi pelaksanaan SDG pada konteks nasionalnya. Pentingnya antar institusi HAM saling berbagi pengalaman mengenai TPB adalah demi mendapatkan hal baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh suatu institusi HAM, menyelesaikan persoalan yang ada yang juga dimiliki oleh institusi HAM lain, serta memperkuat solidaritas institusi HAM dalam mencari penyelesaian persoalannya secara bersama terhadap beberapa persoalan yang umumnya memiliki karakter yang serupa.
Legal frameworks to 'reduce emissions from deforestation and forest degradation' (REDD+) are analysed to focus on protections and benefits for indigenous peoples and forest communities.
Matriks ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari: “Penelitian: Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” (2021). Data dalam matriks ini dibuat berdasarkan analis tim peneliti atas “Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM”.
Mekanika merupakan bagian dari ilmu fisika yang tertua, khususnya yang mempelajari gerak dari benda akibat bekerjanya gaya luar dan pengaruh medan gravitasi. Buku ini dimaksudkan untuk mahasiswa program studi ilmu murni, ilmu teknik, dan ilmu kedokteran. Pembahasan ditekankan dalam pembentukan konsep dasar yang kokoh tentang prinsip - prinsip dasar dari fisika klasik dan dalam penyelesaian persoalan, serta pada bagian akhir dari setiap bab diberikan soal -soal agar mahasiswa dengan menyelesaikan soal-soal tersebut akan dapat lebih memahami teori dan konsep dasar mekanika. Perhitungan lintasan dari gerakan (trajektori), seperti lintasan dari bola atau batu yang dilempar, lintasan pessawat dar...