You may have to register before you can download all our books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial. Konflik bisa terjadi di mana saja dan kapan saja karena persaingan kepentingan. Konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa. Oleh karena itu, diperlukan suatu manajemen dalam pengelolaan/penyelesaian konflik tersebut. Buku ini terdiri dari 15 bab. Melalui pembahasan dalam buku ini diharapkan pembaca memiliki sandaran ilmiah dan dapat memahami persoalan konflik dan penyelesaian konflik yang mencakup konflik politik, konflik dalam relasi legislatif-eksekutif, konflik dalam partai politik dan sistem kepartaian, maupun karena konflik etnis, konflik ras, dan konflik sosial lainnya. Buku ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat umum, mahasiswa, akademisi, atau beragam kalangan lainnya, seperti politisi, pengamat, dan semua pemangku kepentingan yang tertarik untuk tetap terus meninjau kembali perkembangan manajemen konflik dalam perspektif politik, pemerintahan maupun sosial.
Social financial reporting as an economic tool presents the firm as a socio-economic unit with empowered social capital to enable a sustainable economic solution, particularly in response to the COVID-19 pandemic. Islamic social finance (ISF) is a corporate social responsibility initiative in the form of humanitarian and socio-development programs by Islamic financial institutions and Shariah-compliant corporations. ISF is applied through various methods and tools that structure based on Islamic Sharia Law. For example, Islamic social finance tools would either be philanthropic, involving activities such as zakat (obligatory alms-giving), Sadaqah (voluntary alms-giving/charity), and waqf (en...
The LNCS journal Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems focuses on data management, knowledge discovery, and knowledge processing, which are core and hot topics in computer science. Since the 1990s, the Internet has become the main driving force behind application development in all domains. An increase in the demand for resource sharing across different sites connected through networks has led to an evolution of data- and knowledge-management systems from centralized systems to decentralized systems enabling large-scale distributed applications providing high scalability. Current decentralized systems still focus on data and knowledge as their main resource. Feasib...
This book features selected research papers presented at the International Conference on Evolutionary Computing and Mobile Sustainable Networks (ICECMSN 2020), held at the Sir M. Visvesvaraya Institute of Technology on 20–21 February 2020. Discussing advances in evolutionary computing technologies, including swarm intelligence algorithms and other evolutionary algorithm paradigms which are emerging as widely accepted descriptors for mobile sustainable networks virtualization, optimization and automation, this book is a valuable resource for researchers in the field of evolutionary computing and mobile sustainable networks.
Judul : Mengungkap Fakta Public Policy Inequality Penulis : Ibrahim Yakub, SE Ukuran : 14.5 x 21.0 cm Tebal : 96 Halaman No ISBN : 978-623-497-324-2 Tahun Terbit : Januari 2023 Sinopsis Analisis kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam suatu kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai, tentu dalam kebijakan pasti tidak luput dari kewenagan kehendak kekuasaan untuk memetakan bahan baku dari analisis kebijakan dengan sebutan gejala antara dalam diskursus analisis kebijakan. Cenderung dalam membuat kebijakan sebagian besar hanya melihat pada aspek fakta yang didominasinya masih probabilitas untuk mengkonkritkan, misalnya ketika seseorang melewati salah satu kebun yang sudah terisi tanaman dan mulai tumbuh atau perahu yang berisi ikan yang dimiliki salah seorang warga pasti pikiran mereka bahwa petani atau nelayan tersebut sudah sejahtera tanpa study yang komplementer tentang bagaimana proses penanaman dan penangkapan hingga sukses.
Secara ilmiah, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis sistem dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran, dan sistem pemerintahan termasuk dalam pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik, dan kebijakan publik. Ilmu politik mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan melakukan pemeriksaan dari berbagai faktor seperti stabilitas keadilan, kesejahteraan material dan perdamaian. Kegiatan politik bukan kegiatan individu semata, melainkan aktivitas yang melibatkan banyak individu berinteraksi di dalamnya. Buku ini terdiri atas 20 bab meliputi Definisi Ilmu Politik, Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik, Teori-Teori Politik, Memahami Negara, Demokrasi, Liberalisme, Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Konstitusi, Sistem Pemerintahan, Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, Lembaga Yudikatif, Partai Politik, Pemilihan Umum, Sistem Politik, Komunikasi Politik, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Highlights current issues that challenge the safety of agri-food supply chains (e.g. food adulteration, malicious contamination) Assesses the recent developments implemented to improve safety and quality at all levels of the agri-food supply chain, including the use of smart agri-food systems Emphasis on the need for improved tracking and traceability systems of food products to prevent and manage potential threats to safety
Pasca tumbangnya rezim Orde Baru yang sentralistik lahirlah kemudian undang-undang otonomi daerah, yakni daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat luas. Tapi kita tahu, pada kenyataannya muncul pelbagai macam paradoks yang bertentangan dengan keinginan kebijakan otonomi daerah itu sendiri. Dalam kaitan ini, di banyak daerah bermunculan fenomena dinasti politik, oligarki lokal, politik transaksional, perilaku koruptif pejabat daerah, dan lain-lain. Para elit lokal itu biasanya memanfaatkan jabatan sosial, karisma, jaringan akar rumput, atau dukungan dari perusahaan tertentu dalam upaya merebut kekuasaan di daerah. Dengan kata lain, pesta demokrasi di daerah hanya sekedar seremonial peralihan kekuasaan dari satu aktor ke aktor berikutnya dengan masih berputar-putar di lingkaran dinasti dan oligarki lokal. Inilah paradoks implementasi otonomi daerah yang saat ini masih menjadi tantanngan bagi masyarakat di daerah dan demokrasi lokal.