Seems you have not registered as a member of localhost.saystem.shop!
You may have to register before you can download all our books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
The Riau Islands
To Singapore’s immediate south, Indonesia’s Riau Islands has a population of 2 million and a land area of 8,200 sq kilometers scattered across some 2,000 islands. The better-known islands include Batam, the province’s economic motor; Bintan, the area’s cultural heartland and site of the provincial capital, Tanjungpinang; and Karimun, a ship-building hub strategically located near the Straits of Malacca. Leveraging on its proximity to Singapore, the Riau Islands—and particularly Batam—has been a key part of Indonesia’s strategy to develop its manufacturing sector since the 1990s. In addition to generating a large number of formal sector jobs and earning foreign exchange, this re...
Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
Penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban dari setiap entitas akuntansi sebagai pengguna anggaran dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang dikuasainya. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara pasal 4 telah menegaskan hal tersebut dengan menyatakan bahwa setiap Menteri/Pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan barang wajib menyusun serta menyampaikan laporan keuangan. Sementara itu pasal 8 Undang‐Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Penyusunan laporan keuangan yang baik sangat diperlukan karena ...
Manajemen Keuangan Satuan Kerja Luar Negeri
Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada unsur pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran tentang pentingnya restrukturisasi manajemen keuangan pada satker luar negeri. Risiko kurs merupakan situasi nyata yang membayangi satker luar negeri. Ketidaksetaraan informasi (asymmetric information) dan perbedaan mata uang (currency mismatch) adalah dua faktor penyebab risiko kurs pada pengelolaan keuangan satker luar negeri. Penyempurnaan proses bisnis merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Integrasi dan konsistensi arus informasi selama siklus anggaran dan optimalisasi RKUN valas yang dimiliki BUN merupakan pendekatan yang digunakan dalam restrukturisasi ini. Implementasi dari usulan pada buku ini akan membawa manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Secara khusus, restrukturisasi ini akan memperkuat fungsi treasury pada Ditjen Perbendaharaan. Mengingat perubahan yang diusung akan mengubah mind set dan kebiasaan, dibutuhkan dukungan penuh dari unsur pimpinan termasuk dari stakeholder yang terkait.
Manajemen Komitmen: Integrasi dan Interkoneksi Proses Bisnis dengan Satker
Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan pembayaran di masa yang akan datang berdasarkan pemenuhan kondisi atau kriteria tertentu. Dalam SPAN Bid Document, disebutkan bahwa komitmen anggaran terjadi pada saat kontrak ditandatangani antara Satker dan rekanan untuk pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang atau pada saat rekanan menerima dan menyanggupi purchase order dari satker. Secara umum terdapat dua jenis komitmen. Komitmen khusus (spesific commitment) adalah komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan purchase order dan persetujuan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sedangkan komitmen yang berkelanjutan (continuing commitment) merupakan komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment.
Kebijakan Sistem Pengeluaran Kas Negara pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Sejak tahun 2007, penunjukan Bank Operasional I (BO I) dilakukan melalui lelang terbuka di antara bank pemerintah dan bank pembangunan daerah yang berminat menjadi BO I KPPN. Bank pemenang lelang akan menjadi BO I suatu KPPN selama periode tiga tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. Rekening BO I yang bersaldo nihil merupakan perwujudan konsep Treasury Single Account (TSA) pada sisi pengeluaran negara. Untuk periode kedua, sejak tahun 2010, terpilih delapan bank umum yang menjadi mitra KPPN, yang terdiri atas tiga bank pemerintah dan lima bank pembangunan daerah. Seiring dengan akan berakhirnya periode kedua pada Desember 2011, maka diperlukan langkah-langkah persiapan pengadaan ...
Manajemen Komitmen pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Momentum reformasi di bidang keuangan negara di Indonesia ditandai terbitnya paket undang-undang bidang Keuangan Negara. Salah satu ketentuan pokok dalam paket undang-undang tersebut yaitu mengenai kedudukan Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Pada hakikatnya Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga bertindak sebagai Chief Operational Officer (COO). Sejalan dengan pemisahan tersebut, dalam pelaksanaan anggaran terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan kebendaharaan atau CFO yaitu Menteri Keuangan dan pemegang kewenangan administratif atau COO yaitu Menteri/ Pimpinan ...
Reformulasi Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran‐ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah andal (reliable). Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika memenuhi salah satu karakteristiknya, yaitu “dapat diverifikasi” (verifiability). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan tentang pengertian “dapat diverifikasi” sebagai berikut, “informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang t...
Manajemen Pelaksanaan Anggaran
Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dengan perkembangan pelaksanaan keuangan pemerintah di berbagai negara dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan penyusunan landasan hukum pengelolaan keuangan negara. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan komitmen bersama dalam memperbaiki sistem penganggaran negara. Pelaksanaan peraturan keuangan negara perlu...
Manajemen Penerimaan Negara pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Penatausahaan penerimaan negara perlu dilakukan secara cepat, tepat dan efisien agar dapat dihasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini penatausahan penerimaan negara telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami perubahan yang signifikan dengan penyatuan database melalui pengelolaan MPN, namun disadari masih diperlukan penyempurnaan atas beberapa aspek penatausahaan penerimaan negara. Penyusunan naskah akademis ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis penatausahaan penerimaan Negara baik yang telah ada melalui KPPN, dan Bank Indonesia dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis baik yan...
Integrasi Pelaporan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Sejalan dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, idealnya dapat didukung dengan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di Satker. Pembahasan selanjutnya terkait kajian atas ketentuan pelaksanaan dan kemungkinan penyempurnaan kerangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat perbendaharaan di Satker, terutama yang berkaitan dengan aktivitas penyusunan laporan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana diketahui pada saat ini di Satker terdapat dua mekanisme pelaporan, yaitu pelaporan dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran yang dihasilkan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggara (UAKPA) sebagaimana diatur dalam PMK 171/PMK.05/2007 dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan uang oleh Bendahara sebagaimana diatur dalam PMK 73/PMK.05/2008.
