Seems you have not registered as a member of localhost.saystem.shop!
You may have to register before you can download all our books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat perlindungan dan pengayoman khusus dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuaan terhadap anak berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Sebagai akibatnya Undang-Unda...
Dinamika Hukum dalam Problematika Kebangsaan
Buku ini disusun menjadi 5 (lima) bab: Bab 1, membahas hubungan hukum dan moral dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana kita semua menyadari masih banyak ditemukan fakta penegakan hukum yang menegasikan moral sehingga berdampak luas terhadap keadilan hukum. Hukum harus hadir sebagai pelindung bagi masyarakat melalui aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan moralitas, sehingga hukum bisa ditegakkan dengan cara yang benar melalui jalan (mekanisme) yang benar pula; Bab 2, membahas Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi hukum positif di Indonesia. Pancasila harus dijadikan pijakan berhukum dan penegakan hukum di Indonesia, sehingga ke depan tidak lagi muncul penegakan hukum yang “tidak bermoral” dan mereduksi nilai-nilai keadilan hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Pancasila. Dalam bab ini juga disinggung beberapa gerakan menentang Pancasila, baik yang dilakukan secara personal maupun terorganisir, serta membahas tentang bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat miskin yang merupakan salah satu bagian dari substansi Pancasila dan diatur secara tegas dijamin di dalam Konstitusi (UUD NRI 1945) maupun
Perampasan harta hasil korupsi: perspektif hukum pidana yang berkeadilan
Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmatinya akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang negara—yang diambil dan dinikmati secara melawan hukum—tersebut. Tujuan daripada penegakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain untuk menindak atau menghukum para pelaku tindak pidana korupsi, juga adalah dalam rangka penyelamatan aset/harta negara atau pemulihan kerugian (asset recovery) negara yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi. Buku persembahan penerbit Prenada Media
TANGGUNGJAWAB NEGARA TENTANG PENETAPAN TINDAK PIDANA DAN PERSAMAAN KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (INDONESIA POSKOLONIAL)
Membaca buku ini, memberikan kepada para pembacanya pemahaman tentang Konstruksi mentalitas berhukum pidana Indonesia dalam sistem peradilan untuk menetapkan tindak pidana terhadap seorang tersangka yang masih selalu berkandungan sistem pemikiran untuk memutuskan menghukum seseorang dengan hukuman penjara. Di dalam hukum pidana warisan hukum kolonial dengan kuasa yang dominatif ada kemungkinan melepaskan atau membebaskan seorang tersangka bilamana tidak cukup ditemukan adanya alat-alat bukti. Dalam administrasi sistem peradilan pidana terpadu saat ini, seyogianya tiada lagi mentalitas harus menghukum dengan hukuman penjara sebab bentuk pemidanaan bukan hanya itu saja. Pre-trial Keadilan Restoratif dengan komuni emansipatoris yang multilog non-oposisi biner, seba hukum acara pidana untuk mencapai tujuan pemidanaan adalah salah satu bagian dari sistem peradilan pidana yang baik sebagai therapeutic jurisprudence (hukum pemulihan ketercelaan) bagi Indonesia terkini yang sudah poskolonial. si
Buku Ajar Teori Hukum
Teori hukum merupakan teori dalam bidang hukum yang berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoretis. Teori hukum berbeda dengan hukum positif, keduanya dapat dikaji secara filosofis. Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan hukum sebagai dirinya sendiri. Tugas teori hukum yaitu menjelaskan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggi.
Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana
Secara sangat inspiratif, buku ini memaparkan kebijakan yudisial Hakim dalam penanggulangan kenakalan anak kedalam beberapa Bab, terdiri atas: Bab I: Pendahuluan Bab II: Kerangka Teoretik Bab III: Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana Bab IV: Kebijakan Yudisial Hakim dalam Peradilan Pidana Anak Bab V: Model Kebijakan Yudisial Hakim dalam Peradilan Pidana Anak Bab VI: Penutup
Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia
Bagian pertama buku ini akan membahas mengenai Sistem Peradialan Pidana yang terdiri beberapa pokok bahasa sebagai berikut: Pengertian Sistem Peradialan Pidana dilihat dari Terminologinya, penegrtian Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Peradialan Pidana Terpadu. Sejarah dan perkembangan Sistem Peradialan Pidana di Eropa Dan Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa bentuk yakni: sistem inquisitoir dan accusatoir; adversary sytem dan non adversary system; baik sytem ( sistem jaminan/sistem uang tembusan) dan plea bargaining system serta meidasi dalam perkara pidana atau dikenal dengan istilah mediasi penal (penal mediation) sebagai bagian dari plea bargaining system. Buku ini juga akan membahas mengenai model-model Sistem peradilan yang terdiri dari beberapa bentuk misalnya: Crime Control Model, Model kekeluargaan (Family Model); Bureaucratic Model, Status Passage Model, Power Model, Model kekeluargaan (Family Model); Model Yuridis dan Model kemudian yang dianut oleh bangsa Indonesia dan Komponen-komponen yang membentunya (kepolisian, kejaksaan, pengadialan, lembaga pemasyarakata, dan advokat). Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Terminologi Hukum Internasional
‘Terminologi’ sering dalam bahasa Indonesia disebut dengan (1) peristilahan tentang kata-kata dan (2) batasan atau definisi suatu istilah. Namun dalam sebutan terminologi terkandung juga makna ‘penggunaan’ dari istilah tersebut dalam suatu konteks. Aspek-aspek dari suatu terminologi mencakup analisis suatu konsep yang digunakan (khusus di bidang hukum internasional); mencari makna atau pengertian suatu istilah; menetapkan kesamaan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam bermacam bidang hukum; serta menginventarisasi seluruh istilah-istilah yang sejenis. Terminologi Hukum Internasional yang disusun ini disertai dengan penggunaannya pada ‘peraturan-peraturan’ dan ‘putusan pen...
Legal Readiness to Face Digital Transformation
Technology is influenced by people’s social life, law enforcement, and economic activities with an e-commerce system. The progress of this era makes the law must be able to adapt to technological developments. Law enforcers are also required to adapt to technological advances, so that the law can provide benefits, justice, and legal certainty. Legal issues that occur from technological advances if there is no balance between the role of law and law enforcement, will lead to rampant legal cases that are not completed to be resolved, so that the law as a protector of justice will be far from expectations. The role of the state through legal policy in digital transformation is very important....
Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana
Dalam dunia yang semakin global, memahami hukum pidana dalam konteks internasional menjadi semakin penting. Buku Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana memberikan wawasan komprehensif tentang sistem hukum pidana dari berbagai negara, mengajak pembaca untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan yang ada. Buku ini menyajikan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, menelaah elemen-elemen fundamental yang membentuk sistem hukum pidana, serta menyediakan analisis mendalam tentang sistem hukum pidana. Pembaca juga akan mendapatkan pemahaman tentang berbagai jenis tindak pidana dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana di berbagai yurisdiksi, serta perbandingan proses penyidikan, penuntutan, d...
