Seems you have not registered as a member of localhost.saystem.shop!
You may have to register before you can download all our books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
Sebagai bangsa yang terus maju dan berkembang, hukum tata negara yang dimiliki oleh Indonesia juga terus berubah mengikuti dinamika di segala bidang. Karena itu, buku ini berupaya memberikan paparan komprehensif mengenai hukum tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amendemen UUD 1945 sejak 1992-2002. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA
Hukum acara atau Hukum Formal adalah peraturan hokum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantum kandala hukum acara.
Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian & KPK
Mengenal pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Buku ini diterbitkan sebagai gambaran tentang Institusi mana yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara korupsi. Buku ini menjelaskan dan menganalisis secara mudah dan lugas tentang wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, di dalamnya mengulas tentang penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi sejak dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK. Buku ini diterbitkan sebagai referensi para praktisi (polisi, jaksa, hakim dan Advokat) maupun akademisi dalam memahami tentang Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian & KPK, dibahas secara lugas dan mudah untuk dipahami bagi pembacanya, sehingga dapat dijadikan wawasan pengetahuan tentang pemberantasan korupsi.
Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan
Dalam hal perjanjian kontrak (hukum) sering terjadi apa yang disebut dengan ingkar janji atau tidak terlaksananya isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang tidak udah dan bisa berlarut-larut; yang pada akhirnya bermuara kepada proses hukum di pengadilan yang memerlukan putusan hakim. Untuk mendapatkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) membutuhkan rentang waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Buku ini menghadirkan karakteristik wanprestasi dan tindak pidana peni puan yang lahir dan hubungan kontraktual. Referensi bidang hukum ini membahas antara lain (1) Latar belakang, norma hukum kontrak, dan konsep wanprestas...
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
Korupsi merupakan perbuatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan negara dirugikan milyardan rupiah bahkan mencapai trilyunan rupiah, seharusnya uang negara yang dikorupsi dapat dipergunakan untuk kesejahteraan msyarakan Indonesia, dan dapat digunakan untuk pembangunan insfratuktur untuk kemakuran masyarakat. Pada tahun 2006 berdasarkan hasil survei PERC (Political and Economic Risk Consultacy Ltd) yang bermarkas di Hongkong, kembali menempatkan Bangsa Indonesia sebagai negara yang paling terkorup Nomor satu di Asia.
Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional
Buku ini mengupas secara komprehensif berbagai elemen dasar mulai dari definisi dan dasar berlakunya hukum perdata, sampai sistematika dan bagian-bagian utama hukum perdata. Buku ini dilengkapi pula dengan bahasan seputar yurisprudensi dalam hukum perdata, lembaga penjamin, dan aspek hukum kontrak dagang via internet sebagai upaya menghadirkan jembatan yang menghubungkan antara teori dan aplikasi nyata. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)
Peran Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Nasional
Peran Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Nsional. Buku ini diterbitkan sebagai buku referensi untuk mengetahui gambaran tentang peran seseorang yang berstatus Justice Collaborator dalam mengungkap tindak pidana, yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap dan mengetahui peran serta dari pekaku lainnya. Buku ini menjelaskan dan menganalisis secara mudah dan lugas tentang Peran Justice Collaborator dalam mengungkapan tindak pidana yang terjadi, dengan demikian dapat membuat terang suatu peristiwa pidana dan mengungkap pelaku lainnya. Buku ini diterbitkan sebagai buku referensi untuk para praktisi (polisi, jaksa, hakim dan Advokat) maupun akademisi tentang Peran Justice Collaborator dalam tindak pidana. Buku ini dibahas secara lugas dan mudah untuk dipahami bagi pembacanya, sehingga dapat dijadikan wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum berkenaan dengan Peran Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Nasional.
Politik Hukum
Buku berjudul PENGEMBANGAN KONSEP AKUNTANSI ISLAM ini terdiri dari 13 bab. Upaya pencapaian tujuan buku ini, seorang pengguna laporan keuangan harus mampu membangun dan menumbuhkembangkan perlakuan dan peradaban bisnis berwawasan humanis, emansipatoris, transendental dan teologis. Hakikat Pemahaman Akuntansi Islam, hal ini tidak terlepas dari substansi perbedaan antara Islam, kapitalisme dan sosialisme pada hakikatnya bukanlah perbedaan teoritis (induksi) melainkan perbedaan doktrin atau nilai (tasydiqi) yang secara filosofis perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan epistemologi dan pandangan dunia masing-masing ideologi. Akuntansi Islam merupakan sistem pencatatan yang berdasarkan sisi doktrinal Islam tentang keadilan. Filosofi laporan keuangan sebagai produk akuntansi dalam Islam adalah memastikan sistem produksi dan distribusi hak atas entitas bisnis berjalan sesuai dengan doktrin nilai Islam yakni terciptanya kesejahteraan bagi seluruh alam. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia
Antologi Optimalisasi Pengadaan
Tulisan dalam buku ini sebagai sebuah seri antologi memiliki keragaman terpisah antar artikel yang diharapkan dapat membantu penyelesaian permasalahan secara hermeneutis dan kontekstual yang mungkin dihadapi para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Walaupun pembaca sekalipun telah mahir dan menguasai Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diharapkan buku ini dapat menghadirkan pemahaman komprehensif berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Economic Analysis To Law Edisi Revisi
Fenomena hukum terjadi pada saat relasi sosial yang baik dibutuhkan oleh hukum. Penulis melalui perspektifnya mengungkapkan esensi Economic Analysis of Law yang menambah syarat-syarat dasar yang diperlukan hukum untuk memperbaiki fenomena ini. Prinsip-prinsip umum Economic Analysis of Law yang digulirkan oleh Penulis melalui seri pengantar ini juga menitikberatkan kepada solusi perbaikan hukum dengan mempromosikan the primacy of economic efficiency sebagai salah satu konsep penting di dalam perumusan ide-ide perbaikan hukum tersebut. Buku ini sangat tepat dibaca oleh aparat penegak hukum, pengambil kebijakan publik, mahasiswa, serta akademisi dan mereka yang melihat adanya intersection antara law and economyyang perlu dikaji secara interdisipliner. -Prof. Dr. I.B.R Supancana, S.H., M.H. (Universitas Atma Jaya Jakarta) Buku persembahan penerbit Prenada Media
