You may have to register before you can download all our books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Protection of privacy information on personal data in Indonesian is still weak. This is suspected from the still abundance of personal data of someone, including for business and political interests. There are still many companies that sell personal data without permission from the subject of data. Misuse of data when it is private that someone's privacy can be obtained by others without the permission of the subject of the data may cause harm to the subject of the data, as also conveyed by Keynote Speaker is Dr. Syahirah Abdul Shukor.
Direct democracy, or pure democracy, is a concept spreading throughout the world, now adopted by nearly 30 countries on the national level. While the concept is not new, it is important to investigate the current benefits or hinderances of direct democracy related to local governments so that they may be implemented further. Direct Democracy Practices at the Local Level deepens the knowledge of direct democracy in political science. This book explores how local governments utilize these instruments in international governments and analyzes a series of popular initiatives and local referenda to how successful these initiatives are. Covering topics such as religious rights, street committees, and climate change, this book is essential for political science students and professors, policymakers, faculty, local governments, academicians, and researchers in political science with an interest in direct democracy procedures in representative systems.
This is an open access book. The 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT) will be an annual event hosted by Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali. “Business Law and Local Wisdom in Tourism” has been chosen at the main theme for the conference, with a focus on the latest research and trends, as well as future outlook of the field of Call for paper fields to be included in ICBLT 2022 are Local Wisdom (Customary Law); Law on Business, Business Competition, and Prohibition of Monopoly; Law on Land and Environment; Law on Investment; Law on Criminal Act of Corruption and Asset Recovery Law on Licenses and Labor; Law on Tourism; Law on Transportation; La...
This is an open access book.The advancement of science is an important basic for the country’s development. It should be supported by the analysis which could provide solutions of various problems and phenomena happened in society. One of the problems amidst the problems around the world is how to resolve the economics and social problem as a result of the COVID-19 Pandemic. The complex problems due to pandemic are not merely believed to be bias if it is solved by a science so that it needs collaboration of other social sciences. Due to these issues of social science, we are conducting the 1st Brawijaya International Conference on Business and Law (BICoBL) 2022 on the 27th of October, 2022 in Bogor. The theme of the conference entitles “Collaboration of Business and Law After Pandemic to Enhance Sustainable Development”. We are looking forward to having you in our conference.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat serta inayahNya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul Pelindungan Data Pribadi dalam Bidang Rekam Medis. Pelindungan data rekam medis menjadi aspek penting bagi perkembangan dunia medis yang mengedepakan keamanan data pribadi sehingga perlu dijamin oleh negara. Data pribadi merupakan data yang rentan, karena didalamnya menyangkut akan kehidupan dari seorang individu. Data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur pada UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi kebutuhan mutlak pada manusia modern, karena semakin tingginya penggunaan data, digitalisasi data, dan efisiensi transfer data yang menyebabkan data dapat ditransfer atau diunggah dengan satu kali klik pada sistem. Hal tersebut mengakibatkan perubahan dalam tatanan pengaturan hukum privasi pada beberapa negara dikarenakan adanya kekaburan antar batas yuridiksi.
Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kemenanganya menyatakan bahwa fokus pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Lebih lanjut menurut Presiden, terdapat 5 (lima) hambatan investasi di indonesia selama ini yaitu masalah regulasi yang tidak tumpang tindih dan tidak jelas, masalah perpajakan, masalah perizinan, masalah ketersediaan lahan, dan masalah ketenagakerjaan. Untuk menghilangkan hambatan tersebut, pemerintah membuat kebijakan Omnibus Law atau penyederhanaan dan penggabungan beberapa peraturan sekaligus. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi dengan memangkas peraturan-peraturan dan birokrasi yang dinilai tidak efektif,...
Buku ini mengupas secara mendalam aspek-aspek kritis dalam hukum pemerintahan daerah, memberikan wawasan yang mendalam kepada pembaca tentang kerangka hukum yang mengatur administrasi dan kebijakan pemerintahan di tingkat daerah. Dengan membahas konsep, regulasi, dan isu-isu kontemporer, buku ini menjadi panduan yang penting untuk memahami dinamika pemerintahan daerah. Buku ini disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari: Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di Indonesia, Konsep Pemerintahan Daerah dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Konsep Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Pemerintahan Daerah, Konsep Hubunga...
Idealnya didalam suatu negara pada bagian pemerintahan eksistensial seringkali pemerintahan menjadi objek, maupun sasaran negative dari berbagai kalangan termaksud warga negara itu sendiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh dan kepentingan yang dianggap tidak sesuai. sehingga warga negara merasa transformasi social akan membawa penyesuaian kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sejalan dengan kebutuhan warga negaranya (Harapan).
This book confronts both the maritime security challenges and responses. In Southeast Asia, maritime security has, over the last twenty years, taken on a much greater importance, due to the Law of the Sea convention, which has resulted in a 200 nautical mile Exclusive Economic Zones (EEZs). As well as traditional security threats to maritime security, there has also emerged a range of non-traditional threat, such as those emanating from piracy and international terrorism that spill over into the maritime domain. Events such as September 11th, and the designation of Southeast Asia as a 'second front' in the war against terrorism, have resulted in the growing realization that multilateral security cooperation is required in order to better manage emerging security threats. Expert contributors to this book identify the nature of the maritime security problem and critically evaluate the various responses with an eye to improving the management of prevailing and emerging security threats. This book will be an invaluable resource to academics, policy analysts, legislators and students interested in security issues in Southeast Asia.
Addressing a wide range of examples from Europe, North America, Asia, Australia and Africa, this title analyses, in critical terms, the impact and effectiveness of creative strategies and charts the emergence of 'creative tourism'.